Wakil Wali Kota menegaskan laporan hasil pemeriksaan menjadi masukan yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Bima untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan belanja daerah, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Feri Sofiyan, SH saat menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan NTB di Mataram, Selasa (23/12/2025).

Wakil Wali Kota Bima didampingi Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, serta Inspektur Daerah dan Kepala BPKAD Kota Bima, serta jajaran pimpinan dan pejabat struktural BPK RI Perwakilan Provinsi NTB serta perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Saya menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan NTB atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif," ungkap Feri Sofiyan.

Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh dan tepat waktu.

Penyerahan LHP Kepatuhan ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan belanja daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan.